Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk bersikap bijak dalam merespons kebijakan tarif impor baru yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump. Melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, Prabowo menekankan agar hanya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, dan Menkeu Sri Mulyani yang memberikan pernyataan resmi terkait isu ini.
Arahan Presiden: Komentar Harus Jaga Stabilitas Ekonomi
Dalam konferensi pers Minggu (6/4/2025), Prasetyo menjelaskan:
- Prabowo meminta menteri non-terkait tidak memberi komentar spontan untuk menghindari gejolak pasar.
- Hanya tiga menteri (Ekonomi, Keuangan, Luar Negeri) yang berwenang menyampaikan tanggapan.
- Respons harus berfokus pada stabilitas ekonomi, bukan reaksi emosional.
“Komentar harus proporsional dan menjaga situasi tetap kondusif,” tegas Prasetyo.
Dampak Langsung: Tarif 32% untuk Ekspor Indonesia ke AS
Kebijakan Trump yang berlaku mulai April 2025 mencakup:
- Tarif timbal balik 32% untuk produk Indonesia—lebih tinggi daripada Malaysia (24%) dan Filipina (17%).
- Vietnam dan Thailand terkena dampak lebih berat (46% dan 36%).
- AS menyebut kebijakan ini sebagai ‘Hari Pembebasan’, klaim Trump untuk melindungi industri domestiknya.
Sumber: nasional.kompas.com
Strategi Pemerintah Hadapi Dampak Ekonomi
Untuk memitigasi risiko, pemerintah berencana:
- Koordinasi dengan pelaku usaha ekspor-impor.
- Mendorong diversifikasi pasar ke negara non-AS seperti Uni Eropa dan Timur Tengah.
- Memperkuat konsumsi domestik melalui stimulus fiskal.
“Kami sedang kaji dampak jangka panjang, termasuk alternatif pasar ekspor,” ungkap sumber Kemenkeu.
Analisis: Mengapa Indonesia Dikenakan Tarif Lebih Tinggi?
Pakar ekonomi memperkirakan beberapa faktor:
- Ketergantungan ekspor komoditas (minyak sawit, tekstil) ke AS.
- Persaingan dengan produk lokal AS di sektor manufaktur.
- Posisi Indonesia dalam perseteruan dagang AS-China.
Kesimpulan: Menanti Respons Resmi dari Airlangga & Sri Mulyani
Masyarakat dan pelaku usaha menanti strategi konkret dari Menko Perekonomian dan Menkeu untuk meminimalkan dampak tarif ini. Prabowo mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi nasional adalah prioritas utama.
Baca juga artikel lainnya: Indonesia Gabung New Development Bank
