Dorong Swasembada Pangan: Perpres Penyederhanaan Distribusi Pupuk Subsidi Dinanti
Target ambisius swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan pemerintah Prabowo-Gibran menghadapi tantangan serius terkait distribusi pupuk bersubsidi. Dengan rantai distribusi yang panjang dan regulasi yang berbelit, efisiensi distribusi pupuk kerap terhambat. Menjawab permasalahan ini, percepatan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyederhanaan distribusi pupuk subsidi menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero), Komisi VI DPR RI memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan kebijakan ini. Penyederhanaan proses distribusi diharapkan tak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan pupuk subsidi tepat sasaran bagi petani.
Masalah dalam Distribusi Pupuk Subsidi
Saat ini, distribusi pupuk subsidi masih menghadapi beberapa kendala utama:
- Rantai Distribusi yang Panjang
Proses penetapan alokasi pupuk bersubsidi memerlukan waktu lama karena harus melewati tahapan berjenjang. Dimulai dari petani ke penyuluh, bupati, gubernur, hingga Kementerian Pertanian, sebelum akhirnya kembali lagi ke level petani. Proses ini sering kali menyebabkan keterlambatan, bahkan pupuk baru tersedia setelah masa panen selesai. - Ketidaktepatan Sasaran
Pengelolaan data penerima subsidi melalui e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sering kali tidak diperbarui secara berkala, sehingga mengakibatkan pupuk subsidi tidak diterima oleh petani yang benar-benar membutuhkan. - Penyalahgunaan Distribusi
Potensi penyelewengan pupuk, seperti penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau penyalahgunaan di tingkat distributor dan kios, menjadi perhatian serius. Pengawasan distribusi yang lemah memperburuk situasi ini.
Perpres Penyederhanaan Distribusi: Solusi Strategis
Peraturan Presiden tentang penyederhanaan distribusi pupuk subsidi diharapkan menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam diskusi RDP, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa upaya ini merupakan langkah lanjutan dari perbaikan yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Namun, penyederhanaan melalui Perpres ini diproyeksikan memberikan dampak lebih signifikan.
“Dengan adanya Perpres ini, proses distribusi tidak lagi berbelit, sehingga petani dapat menebus pupuk dengan lebih mudah dan tepat waktu,” ungkap Rahmad.
Komisi VI DPR RI juga mengusulkan agar regulasi ini dilengkapi dengan pengawasan intensif di semua tingkat distribusi, melibatkan pihak Kepolisian, TNI, dan aparat terkait untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Capaian Distribusi Pupuk hingga Akhir 2024
Hingga 30 November 2024, PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,7 juta ton pupuk bersubsidi atau sekitar 88,9% dari total kontrak 7,54 juta ton. Jumlah tersebut mencakup 3,4 juta ton pupuk urea, 3,2 juta ton pupuk NPK, dan 40 ribu ton pupuk organik. Meski capaian ini terbilang positif, distribusi yang lebih cepat dan tepat sasaran tetap menjadi tantangan utama.
Langkah Menuju Swasembada Pangan 2027
Agar target swasembada pangan 2027 tercapai, pemerintah perlu memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan optimal. Langkah-langkah berikut dapat menjadi strategi utama:
- Penyederhanaan Birokrasi
Proses distribusi harus dipangkas agar pupuk bisa langsung diterima oleh petani tanpa menunggu alokasi berjenjang. - Digitalisasi Sistem
Pemanfaatan teknologi digital dalam pendataan penerima subsidi, seperti pembaruan e-RDKK secara berkala, sangat penting untuk meningkatkan akurasi sasaran. - Pengawasan Terintegrasi
Melibatkan semua pihak, mulai dari dinas pertanian hingga aparat hukum, untuk memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai aturan. - Keterlibatan Petani
Memberdayakan kelompok tani dalam proses verifikasi dan distribusi pupuk agar lebih transparan dan sesuai kebutuhan.
Kesimpulan
Percepatan pengesahan Perpres tentang penyederhanaan distribusi pupuk subsidi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung sektor pertanian Indonesia. Dengan regulasi yang lebih sederhana, pengawasan ketat, dan implementasi teknologi, pemerintah dapat memastikan pupuk subsidi sampai tepat sasaran. Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga mempercepat tercapainya target swasembada pangan pada 2027.
sumber: liputan6.com
