Pembentukan koperasi perusahaan pada umumnya serupa seperti cara mendirikan koperasi pada umumnya. Agar lebih jelas, simak ulasan ini!
Koperasi perusahaan merupakan koperasi yang dibangun di bawah naungan perusahaan.
Kehadirannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan yang menjadi anggota, baik melalui layanan simpan pinjam, pengadaan barang kebutuhan kerja, hingga unit usaha lain yang relevan dengan aktivitas perusahaan.
Dalam praktiknya, koperasi perusahaan pun bermanfaat untuk menjadi alternatif pembiayaan dengan bunga ringan agar tidak memberatkan karyawan.
Skema seperti ini membuat koperasi hadir bukan sekadar organisasi ekonomi, tetapi juga sarana perlindungan finansial di lingkungan kerja.
Lalu, bagaimana sebenarnya pembentukan koperasi perusahaan dilakukan?
Secara prinsip, prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada jenis koperasi lain. Agar lebih jelas, berikut uraian lengkapnya.
Proses Pembentukan Koperasi Perusahaan
Mengacu pada buku Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi untuk SMP dan MTs Kelas VIII yang diterbitkan oleh esis, pendirian koperasi harus memenuhi sejumlah persyaratan formal.
Hal ini bertujuan agar koperasi berdiri secara sah, tertata, serta memiliki kepastian hukum.
Berikut proses-proses selengkapnya:
1. Menentukan jumlah dan jenis pendiri
Langkah awal dalam pembentukan koperasi perusahaan adalah memastikan jumlah pendiri telah memenuhi ketentuan.
Untuk koperasi primer, pendiri berasal dari karyawan perusahaan dengan jumlah minimal sesuai peraturan terbaru, yaitu sedikitnya sembilan orang.
Para pendiri inilah yang nantinya menjadi anggota pertama sekaligus penggerak koperasi.
Penentuan ini penting karena keanggotaan menjadi fondasi dari seluruh aktivitas koperasi perusahaan, baik dalam pengambilan keputusan, permodalan, hingga pembagian hasil usaha.
2. Menyusun akta pendirian dan Anggaran Dasar
Setelah jumlah pendiri terpenuhi, tahap berikutnya ialah menyusun akta pendirian koperasi.
Akta ini memuat Anggaran Dasar yang berisi identitas koperasi, tujuan, bidang usaha, aturan keanggotaan, tata kelola, permodalan, serta pembagian sisa hasil usaha.
Dalam konteks pembentukan koperasi perusahaan, Anggaran Dasar juga perlu mencerminkan kebutuhan karyawan dan hubungan koperasi dengan perusahaan tempat mereka bekerja.
3. Mengajukan permohonan pengesahan badan hukum
Akta pendirian yang telah disusun kemudian diajukan secara tertulis kepada instansi berwenang untuk memperoleh status badan hukum.
Proses tersebut menjadi tahap krusial karena koperasi baru diakui secara resmi setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah.
Tanpa status badan hukum, koperasi perusahaan belum dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah.
4. Menunggu proses verifikasi dan pengesahan
Setelah permohonan diterima, pemerintah akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendirian.
Hal ini bertujuan agar seluruh persyaratan telah dipenuhi, baik dari sisi jumlah pendiri, isi Anggaran Dasar, hingga kelengkapan administratif.
Apabila seluruh persyaratan dinilai sesuai, pengesahan diberikan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan sejak permohonan diterima.
5. Pengumuman dalam Berita Negara
Koperasi perusahaan yang telah disahkan akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Tahap ini berfungsi sebagai bentuk publikasi resmi bahwa koperasi telah berdiri dan memiliki kedudukan hukum.
Pengumuman juga memberi kepastian bagi pihak luar yang ingin bekerja sama dengan koperasi.
6. Pengajuan ulang saat permohonan tidak disetujui
Dalam kondisi tertentu, permohonan pendirian koperasi dapat ditolak.
Penolakan tersebut disampaikan secara tertulis beserta alasannya. Pendiri masih diberi hak untuk mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu satu bulan sejak menerima pemberitahuan penolakan.
Hal ini demi memberi ruang bagi perbaikan dokumen atau kelengkapan agar pembentukan koperasi perusahaan tetap dapat dilanjutkan.
Tata Kelola Koperasi Perusahaan Bisa Berjalan Lebih Rapi Bila Menggunakan elKopra
Setelah pembentukan koperasi perusahaan rampung, tantangan berikutnya adalah menjaga tata kelola agar tetap tertib dan transparan.
Di fase ini, peran sistem digital seperti elKopra menjadi relevan.
Aplikasi elKopra merupakan platform koperasi digital yang dirancang untuk membantu pengelolaan koperasi perusahaan secara terstruktur.
Layanannya mencakup pencatatan simpanan dan pinjaman otomatis, sistem kasir toko, serta pengelolaan keanggotaan yang tersusun rapi dalam satu dashboard terintegrasi.
Selain itu, elKopra juga dilengkapi otomatisasi laporan usaha dan perhitungan sisa hasil usaha (SHU), sehingga pengurus dapat memantau kinerja koperasi tanpa harus mengolah data secara manual.
Arus kas, transaksi anggota, dan pembagian hasil usaha tersaji secara jelas dan mudah ditelusuri.
Dalam konteks koperasi perusahaan, penggunaan elKopra membantu menjaga kepercayaan anggota karena seluruh transaksi tercatat berbasis 100% data accuracy, didukung real-time reporting, serta sistem yang secure dan scalable.
Prinsip transparency pun terjaga karena setiap aktivitas keuangan dan keanggotaan dapat dipantau secara terbuka oleh pihak terkait.
Rapat anggota juga berjalan lebih tertib karena data keanggotaan, hak suara, dan kewajiban anggota telah terdokumentasi rapi dan siap digunakan kapan saja.
Itulah tadi proses pembentukan koperasi perusahaan. Semoga bermanfaat!
***Foto: freepik.com
